Ini Strategi Bawaslu Hadapi Politik Uang

psiaceh.or.id/ – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Lampung telah mengangendakan mitigasi pencagahan politik uang.

Hal tersebut menyusul hasil pemetaan kerawanan Pemilu 2024 dengan isu Politik Uang yang menempatkan Provinsi Lampung di posisi kedua rawan politik uang se Indonesia.

Koordinator Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Lampung Hamid Badrul Munir mengatakan, peluncuran Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tersebut sebagai mitigasi awal untuk melihat potensi-potensi pelanggaran Pemilu 2024 mendatang.

Karena bersifat potensi, maka hasil indeks tersebut bukanlah sebuah kepastian pada Pemilu 2024. Apalagi IKP tersebut salah satunya merujuk pada Pemilu 2019.
[elementor-template id=”13″]
[elementor-template id=”11″]
“Bisa saja pada Pemilu 2024, Lampung bukan menjadi Provinsi dengan kasus politik uang terbanyak kedua se Indonesia. Hal itu karena masih bersifat potensi atau pemetaan,” ujar Hamid saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/08/2023).

Menurut Hamid kedepan Bawaslu RI akan meluncurkan IKP pertematik mulai dari isu Politik Uang, Netralitas ASN, Netralitas Penyelenggara Pemilu hingga Politik identitas dan Isu Sara.

Peluncuran rilis Isu-isu strategis tersebut sengaja dipublish jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 agar Bawaslu Provinsi se Indonesia melakukan upaya-upaya pencegahan sejak dini.

Terkait pencegahan itu sendiri terutama Politik uang Bawaslu Lampung telah mempunyai metode untuk memperkecil pelanggaran tersebut.
[elementor-template id=”13″]
[elementor-template id=”11″]
Setelah Pengumuman Komisioner terpilih Kabupaten/kota se Lampung. Bawaslu Lampung akan menjadwalkan pertemuan dengan Bawaslu Kabupaten/kota se Lampung untuk membahas program-program memperkecil politik uang.

Menurutnya masing-masing kabupaten/kota memiliki kearifan lokal tersendiri. Oleh karena itu sangat bermungkin ada perbedaan metode untuk memperkecil politik uang tersebut di tiap daerah.

Masih terkait meminimalisir politik uang, Bawaslu Lampung juga akan membangun kerjasama dengan stakeholder masyarakat.

Dalam waktu dekat Bawaslu Lampung telah menjadwalkan akan membangun kerjasama dengan Kanwil Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) . Seperti yang diketahui Kemenag memiliki penyuluh agama hingga ke tingkat desa.
[elementor-template id=”13″]
[elementor-template id=”11″]
Ia menyebutkan, doktrin agama merupakan salah satu yang bisa mempengaruhi pemahaman masyarakat terutama di daerah-daerah.

Hal itu diharapkan bisa mengedukasi masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang. Apalagi Kemenag mengharamkan politik uang.

Selain dengan Kemenag, Bawaslu Lampung akan melanjutkan kerjasama dengan OKP-OKP Mahasiswa agar tercipta berjalannya Pemilu yang demokratis.

Kerjasama dengan OKP mahasiswa sangat dibutuhkan, mengingat daftar pemilih tetap terbanyak adalah pemilih muda. Salah satu point kerjasama tersebut menyangkut juga memperkecil adanya politik uang.

Selain itu, Bawaslu akan membangun kerjasama dengan stakeholder yang lain sebagai upaya-upaya pencegahan terutama pencegahan politik uang. (sandika)