PEMBARUANID – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengingatkan masyarakat akan ancaman hoax menjelang Pemilihan Umum 2024. Terlebih lagi, konten video deepfake yang semakin marak dapat dengan mudah menyesatkan publik, seiring dengan peningkatan penggunaan media sosial.
Hoax, yang saat ini tak hanya berkembang dalam bentuk teks biasa, tetapi juga semakin canggih dengan munculnya video deepfake yang memanfaatkan kecerdasan buatan (AI).
Dengan teknologi deepfake, wajah tiruan tokoh publik dapat digunakan untuk mengucapkan pesan palsu yang di-animasikan menggunakan AI. Hal ini memungkinkan pesan bohong terlihat seolah-olah dikeluarkan oleh tokoh asli, padahal sebenarnya itu hanyalah sebuah animasi yang sangat realistis.
Suhajar menjelaskan bahwa dengan teknologi AI, video berisi hoax dapat menyerupai orang lain dengan akurasi yang mengejutkan, termasuk peniruan suara. Hal ini bisa meresahkan masyarakat apabila tidak cermat dalam mengidentifikasi keasliannya dan memastikan kebenarannya.
“Saya ingin menyampaikan tugas berat kepada rekan-rekan, yaitu menangkal hoax dan berita bohong. Selama ini, berita bohong mungkin berupa tulisan, namun hari ini kita dihadapkan dengan ancaman berita bohong yang lebih meresahkan, yaitu penggunaan teknologi deepfake, yaitu pemalsuan video paling mutakhir,” ujar Suhajar dalam acara Pengukuhan Pengurus Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) di Jakarta, Senin (23/10/2023).
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, juga menyoroti ancaman deepfake dan penyebaran hoax menjelang Pemilu 2024.
Usman menjelaskan bahwa pemerintah telah aktif berkomunikasi dengan platform digital, seperti Google dan Twitter, guna mengantisipasi penyebaran hoax yang dapat meresahkan masyarakat.
“Ketika seseorang berusaha menyebarkan hoax sehebat apapun, itu tidak akan terjadi jika platform-platform ini benar-benar peduli,” ucapnya.
Usman menekankan bahwa Google telah mengembangkan teknologi untuk mengatasi video deepfake, yang dapat ditandai dengan watermark jika sudah teridentifikasi sebagai hoaks. Dengan adanya tanda tersebut, masyarakat diharapkan dapat mengenali video tersebut sebagai hoaks.
“Platform-platform harus segera menghapus video deepfake atau hoax lainnya. Semakin lama video tersebut beredar di platform, semakin banyak orang yang akan mempercayainya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Usman menekankan pentingnya kerjasama dengan platform digital dalam upaya mengatasi penyebaran deepfake dan hoax selama periode Pemilu. Selain itu, mereka juga berupaya untuk mendorong pengembangan teknologi yang dapat mencegah produksi deepfake atau hoax. Semua upaya ini diarahkan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan bebas dari disinformasi.
Ancaman deepfake dan penyebaran hoax menjadi perhatian serius pemerintah, mengingat dampak yang mungkin ditimbulkan dalam konteks pemilihan umum mendatang. Kerja sama antara Kemendagri dan Kominfo dengan platform-platform digital menjadi salah satu langkah strategis dalam menjaga integritas dan kualitas Pemilu 2024. (***)