PKS Mulai Galau, Tunggu Keputusan Majelis Syuro

psiaceh.or.id/ – Absennya PKS dalam deklarasi pasangan Capres-Cawapres Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Hotel Majapahit, Surabaya, Sabtu (02/09/2023) memunculkan banyak spekulasi.

Termasuk kemungkinan hengkangnya PKS dari Koalisi pendukung Anis Baswedan dan membentuk poros baru bersama Partai Demokrat dan PPP.

Juru Bicara DPP PKS, Almuzamil Yusuf di ahir sesi konfrensi pers yang digelar, Sabtu sore tidak menampik kemungkinan akan terbentuknya poros baru tersebut. Bahkan, dia menyebut sejak awal banyak partai melalukan loby terhadap pihaknya.

“Sudah banyak sekali yang meloby PKS sebelum-sebelumnya, tidak terkait dengan ini pun sudah banyak yang meloby,” kata Almuzamil.
[elementor-template id=”13″]
[elementor-template id=”11″]
Disinggung wartawan, bagaimana jika majelis syuro PKS tidak berkenan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar? Almuzamil mengatakan, pihaknya tidak ingin berandai-andai dan optimis jika majelis syuro akan berfikir tentang kemaslahatan yang lebih besar.

“Kita memilih calon pemimpin yang kira-kira akan membawa iklim yang lebih baik untuk Indonesia ke depan,” ujarnya.

Sementara, Ketua Bapilu DPW PKS Lampung Aep Saripudin mengatakan ketidakhadiran partainya dalam deklarasi Anies-Cak Imin dikarenakan persoalan teknis.

“Mungkin karena kondisional, PKS perlu merapatkan apa yang menjadi kebijakan PKS. Oleh karena itu tidak berkesempatan untuk hadir dalam deklarasi,” ujarnya saat diwawancarai, Sabtu (02/09/2023).
[elementor-template id=”13″]
[elementor-template id=”11″]
Saat dimintai tanggapan adanya isu bakal muncul poros keempat dalam Pilpres gabungan dari Demokrat, PKS dan PPP, Aep mengatakan DPW PKS Lampung hakekatnya tegak lurus dengan apa yang menjadi kebijakan DPP PKS.

Aep menyebutkan sampai dengan sejauh ini merujuk kepada konferensi pers dan rapat terakhir DPP PKS masih mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Capres.

“Karena itu PKS Lampung ikut dengan keputusan DPP PKS,” ujarnya.

Sebelumnya DPP PKS menggelar konferensi pers, Sabtu sore. Dalam jumpa pers tersebut PKS menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang mendeklarasikan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebagai Capres dan Cawapres dalam Pemilu 2024.
[elementor-template id=”13″]
[elementor-template id=”11″]
Hal itu disampaikan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dalam konferensi pers menyikapi situasi terkini di Koalisi Perubahan, bertempat di Kantor DPTP PKS di Jakarta.

“Kami menghormati keputusan Partai Nasdem dan PKB yang telah mendeklarasikan pasangan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Presiden RI dengan Bapak Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden RI yang akan maju pada Pilpres tahun 2024,” ucap Syaikhu.

Kendati demikian, Syaikhu menegaskan PKS sampai saat ini tetap mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden RI, hal itu sesuai dengan amanat Musyawarah Majelis Syura PKS.

Sesuai Pasal 16 Anggaran Dasar PKS ayat (2) huruf (i), jelas dia, menyatakan bahwa kewenangan untuk menetapkan kebijakan Partai berkenaan dengan Pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI adalah Majelis Syura sebagai majelis permusyawaratan tertinggi Partai yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan anggota PKS seluruh Indonesia.
[elementor-template id=”13″]
[elementor-template id=”11″]
“Musyawarah Majelis Syura (MMS) ke-VIII telah menetapkan Bapak Anies Rasyid Baswedan sebagai Bacapres yang diusung oleh PKS,” tutur Syaikhu.

Terkait dengan keluarnya Partai Demokrat dalam Koalisi Perubahan, Syaikhu mengatakan PKS menghormati keputusan tersebut, ia pun berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi.

“Kami memahami dan menghormati keputusan Partai Demokrat yang keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mencabut dukungan terhadap Pencalonan Bapak Anies Rasyid Baswedan,” kata Syaikhu.

“Sesungguhnya kami sangat berharap Partai Demokrat tetap berada dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan mengusung Bapak Anies Baswedan sebagai Bacapres RI,” pungkasnya.

Kemungkinan Lahir Poros Baru

Jika dihitung dari perolehan suara pada Pemilu 2019, Parai Demokrat meraih 7,77 persen suara di Pemilu atau setara 54 kuris di DPR.

Sedangkan PKS meraih 8,21 persen suara di pemilu atau setara 50 kursi DPR. Sedangkan Partai Persatuan Pembangunan PPP mengantongi 4,52 persen suara dengan 19 kursi di DPR.

Apabila ketiga partai berkoalisi maka 123 kursi dukungan menjadi 20.5 persen suara atau belum memenuhi ambang batas. Namun dengan total 123 kursi di DPR ketiga partai memenuhi syarat 20 persen kursi atau setara 115 kursi.

Ihwal kemungkinan membentuk koalisi baru ini sebelumnya juga disinggung SBY saat memberikan arahan dalam rapat Majelis Tinggi, SBY menyebut menerima tawaran membentuk koalisi baru yang terdiri atas Demokrat, PKS, dan PPP untuk maju di pilpres 2024.

[elementor-template id=”13″]
[elementor-template id=”11″]

Tawaran itu, kata SBY, disampaikan oleh seorang menteri aktif di Kabinet Indonesia Maju pimpinan Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Ia menyebut tawaran itu juga telah dikomunikasikan dengan dua partai lain.

SBY saat itu tidak menyebut nama menteri yang dia maksud. Beberapa pengurus dan kader senior Demokrat juga menolak menjawab pertanyaan terkait dengan nama menteri tersebut.

Sandiaga Uno Mulai Gerilya

Dikutip dari berbagai sumber, Minggu (27/08/2023), ketua Bappilu PPP Sandiaga Uno Sandiaga Uno menyatakan akan berusaha mengajak PKS dan Partai Demokrat untuk bekerja sama di Pilpres 2024.

Meski mengakui ketiga partai saat ini berada pada arah yang berbeda di pilpres. Sandiaga mengatakan akan tetap berusaha untuk mengajak PKS dan Demokrat bekerja sama.

“Komunikasi kalau di level partai dilakukan semuanya oleh Plt Ketum (Muhamad Mardiono), tapi saya akan mengusulkan seperti yang saya sampaikan bahwa kita harus mampu untuk bisa mengajak berjuang bersama dalam dinamika politik yang terjadi,” ungkap Sandi di Aula Masjid At-Taqwa, Jakarta, Minggu (27/08/2023) dikutip dari katadata.

Dia menggarisbawahi PPP masih jalin kerja sama politik dengan PDIP.  Oleh karena itu Sandi menjelaskan jika memang ada pembicaraan skenario pembentukan poros koalisi PPP-PKS-Demokrat tidak dibicarakan ke publik terlebih dahulu. (Sandika)