psiaceh.or.id/ – Direktur Eksekutif Sekretariat Nasional Forum Strategis Pembangunan Sosial (FORES), Fathullah Syahrul menilai kasus yang terjadi di Rempang, Batam, Riau membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo pro terhadap kelompok-kelompok oligarki.
“Kami telah mengkaji dari beberapa aspek dan melihat Presiden Joko Widodo pro terhadap kelompok-kelompok oligarki. Di tengah kasus yang sedang berjalan, tak elok jika alasan Presiden Joko Widodo hanya karena persoalan kesalahan komunikasi,” kata Fathullah Syahrul dalam surat elektroniknya yang diterima psiaceh.or.id/, Selasa (19/09/2023) malam.
Alumni Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran itu menilai, kasus yang terjadi di Rempang adalah tragedi kemanusiaan dan pembunuhan kearifan lokal.
“Presiden Joko Widodo harus melihat dari kedua aspek itu, bahwa ini soal tragedi kemanusiaan dan pembunuhan kearifan lokal, kami rasa Presiden Joko Widodo perlu memahami soal itu bahwa kepentingan rakyat di atas dari kepentingan apapun itu,” tegas pria yang akrab disapa Ullah.
[elementor-template id="13"]
[elementor-template id="11"]
Ullah mengungkapkan, jika kasus Rempang tersebut tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka kasus itu akan menjadi catatan buruk di akhir masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Ini akan menjadi catatan buruk di akhir kepemimpinan Presiden Joko Widodo, saya melihatnya rakyat itu tidak bodoh, rakyat Indonesia sudah pintar, sebab masyarakat khususnya masyarakat adat punya cara tersendiri dalam mengelola tanah dan kehidupannya sendiri,” ujar dia.
Ia menilai, ada perputaran nominal dan kesepakatan yang mandek di Rempang, Batam, Kepulauan Riau. Sehingga solusinya adalah pengambilalihan tanah dan mungkin saja pemaksaan ke rakyat Pulau Rempang untuk segera meninggalkan tempat tinggalnya.
“Ya memang, fenomena seperti itu yang disukai oleh kelompok-kelompok oligarki, sebab kelompok oligarki itu tidak pernah berpikir tentang hak kehidupan orang lain, mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri dan kelompoknya, tak pernah peduli terhadap rakyat,” ungkapnya.
[elementor-template id="13"]
[elementor-template id="11"]
Sehingga, lanjut Ullah, negara harus tegas terhadap kasus yang terjadi di Rempang, apakah negara pro terhadap rakyat banyak atau pro terhadap kelompok-kelompok oligarki.
“FORES meminta Presiden Joko Widodo harus tegas terhadap kasus yang terjadi di Rempang, negara harus menyelesaikan kasus tersebut tanpa adanya intimidasi, tindakan repreresif dan memberikan hak kehidupan kepada warganya,” pungkasnya. (***)