psiaceh.or.id/ – Memasuki kampanye pemilu Bawaslu Provinsi Lampung memberi atensi khusus terhadap praktek politik uang. Terlebih Lampung merupakan provinsi peringkat kedua se Indonesia rawan politik uang berdasarkan rilis IKP Bawaslu RI.
Terkait hal tersebut, Ketua Bawaslu Lampung Iskardo P Pangar mengatakan, hasil IKP isu politik uang yang menyebutkan Provinsi Lampung tertingi kedua adalah mitigasi awal dan masih bersifat potensi.
Hal ini menurutnya, merupakan sebuah warning untuk melakukan antisipasi-antisipasi dan sekaligus menjadi motivasi Bawaslu Lampung agar potensi politik uang tidak terjadi pada Pemilu 2024.
Mencegah kerawanan politik uang di Lampung, pihaknya telah melakukan MoU dengan berbagai elemen masyarakat, seperti organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, organisasi media hingga perguruan tinggi.
Kerjasama ini dibangun, kata dia, untuk mensyiarkan secara luas untuk menolak atau anti dengan politik uang. Termasuk, membangun komunikasi dengan tokoh agama dan ormas keagamaan seperti NU.
Bahkan pada saatnya nanti sebagai langkah strategis dengan MUI Lampung akan mengeluarkan fatwa haram terhadap politik uang.
“Upaya-upaya ini sebagai langkah penguatan kesadaran,” ujarnya saat acara Sosialisasi Pengawasan Tahapan Kampanye denga tema ‘Wujudkan Pemilu Damai dan Bebas Politik Uang’, Di Nuju Coffe, Pahoman, Bandarlampung, Rabu (29/11/2023).
Menurutnya, mengutip pernyataan dosen kuliahnya, politik uang akan hilang jika tingkat pendidikan tinggi dan tingkat ekonomi masyarakat sudah sejahtera.
Hal ini baginya menyangkut moralitas. Oleh karena itu pencegahannya ini melalui pendekatan edukasi kesadaran.
Dalam rangka mencegah politik uang itu juga, Bawaslu Lampung telah mengintrusikan ke Bawaslu kabupaten/kota untuk meminta komitmen calon legislatif melalui video peryataan menolak politik uang.
“Video ini, selanjutnya akan kami viralkan,” kata dia.
Terkait potensi politik uang di dunia digital seperti e-money Bawaslu telah membangun kerjasama dengan OJK untuk membantu mengawasi politik uang.
Sementara, pada Indeks Kerawanan Pemilu isu politik uang, pada periode kedepan Bawaslu Lampung menargetkan keluar dari 10 besar provinsi paling rawan politik uang.
“Bawaslu menargetkan periode selanjutnya Lampung di 15 besar Provinsi paling rawan politik uang,” imbuhnya. (sandika)